Jawaban atas pertanyaan yang menjadi judul buku Erik Reinert ini, How Rich Countries Got Rich…and Why Poor Countries Stay Poor bisa diringkas demikian: karena negara-negara kaya sekarang melarang negara-negara miskin dan berkembang mengambil langkah-langkah yang sebenarnya dulu mereka ambil agar bisa jadi kaya, yakni: membentuk dan memproteksi industri dalam negerinya sampai kuat sebelum terjun ke dalam perdagangan internasional.
Kesadaran akan hal ini tidaklah baru tentunya, dan sudah banyak
disuarakan baik oleh kaum akademisi maupun aktivis. Namun buku Erik
Reinert ini memberi sumbangsih maha penting bagi argumentasi ini dengan
kelengkapan data sejarahnya. Reinert membongkar (mengobrak-abrik,
tepatnya) sejarah ilmu ekonomi untuk menemukan literatur-literatur yang
kini diabaikan oleh ekonom mainstream, namun yang pada zamannya
justru banyak dibaca dan menjadi bahan rujukan kebijakan publik yang
membuat negara-negara kaya itu bisa menjadi kaya.
Deretan literatur ekonomi heterodoks ini disebutnya sebagai “the other canon”,
dan Reinert —bersama ekonom-ekonom kritis sejenis macam Ha Joon Chang
dan Carlota Perez—aktif di Yayasan The Other Canon, Norwegia, untuk
mengembangkan pendekatan yang disebutnya sebagai “reality-based economics” atau “experience-based economics” ini.
Dengan pendekatan ini, Reinert mengkaji kebijakan riil apa yang
sesungguhnya diambil oleh negara-negara maju dalam proses
perkembangannya, dan bukan apa yang ditulis dalam sejarah ilmu ekonomi mainstream sekarang.
Misalnya, perdagangan bebas digembar-gemborkan sebagai jalan menuju
kemakmuran, sebagaimana anjuran Adam Smith agar Inggris membuka arus
dagangnya dalam Wealth of Nations, namun Reinert menemukan
bahwa kenyataannya Inggris justru menerapkan cukai yang jauh lebih
banyak dibanding Perancis sepanjang 100 tahun sejak buku Smith itu
terbit, dan itu jelas-jelas bukan ciri perdagangan bebas. Sepanjang
sejarah negara-negara kaya, bukan perdagangan yang menjadi sumber
penghasil kekayaan sebagaimana yang sering dibilang itu, melainkan
produksi/industri dalam negeri yang kuat.
Ini terbukti saat Smith di buku itu juga menasehatkan bahwa AS —yang merdeka persis pada tahun terbitnya Wealth of Nations—akan
menderita kesalahan mematikan bila memproteksi industri manufakturnya.
Namun tulisan Smith ini harus dipandang tidak bebas-nilai, ia tak lepas
dari kepentingan Inggris yang bermaksud terus menjadikan AS sebagai
koloni. Untungnya Alexander Hamilton, Menteri Keuangan AS pertama, jeli
membaca Smith, yang secara kontradiktif menulis pada buku yang sama
namun pada bab yang berbeda bahwa hanya negara-negara dengan industri
manufaktur dalam negeri yang kuatlah yang bisa memenangkan perang.
Hamilton mendasarkan kebijakan ekonomi AS dengan meniru (emulate) apa
yang secara riil dilakukan Inggris dan bukan apa yang diteorikan oleh
Adam Smith. Emulasi, bagi Reinert, adalah kunci kemajuan negara-negara
besar. AS pun memproteksi industri dalam negerinya selama 1,5 abad. Baru
setelah industri dalam negeri itu kuat AS terjun dalam perdagangan
dunia sebagai pemain, bukan kuli.
Sayangnya, menurut Reinert, pasca Perang Dunia II pendekatan “experience-based economics” ini
sirna dan digantikan oleh pendekatan abstrak yang merupakan turunan
dari pendekatan ilmu ekonomi David Ricardo. Apalagi setelah Alfred
Marshall memperkenalkan pemakaian teknik-teknik matematis dalam
perhitungan ekonomi, ilmu ekonomi pun berubah seolah-olah menjadi ilmu
pasti (hard science)dan melupakan aneka ragam segi-segi kualitatif ketika ia masih bernama “ekonomi-politik”. Political-economy beralih menjadi economics.
Menarik bahwa bagi Reinert, debat besar pasca Perang Dunia II antara
retorika pasar bebas ala kapitalisme dengan ekonomi terpimpin ala
komunisme sesungguhnya hanyalah turunan yang sama dari ekonomi David
Ricardo. Mengapa komunisme ia samakan dengan kapitalisme dalam hal ini?
Tradisi ilmu sosial Jerman pra-Marx lebih memandang pengetahuan, ide
baru, dan teknologi sebagai faktor-faktor penggerak perekonomian. Namun
ketika dampak-dampak sosial kapitalisme tak terjelaskan oleh cara
pandang ini, Marx mengambil teori nilai kerja David Ricardo yang sangat
abstrak untuk membangun teorinya sendiri. Bagi Reinert, pilihan Marx ini
punya konsekuensi panjang: “his choice had very serious long-term
consequences, allowing Ricardo’s abstract thinking to rule along the
whole political axis from left to right during the Cold War period and
beyond.” (hlm. 41).[1]
Seiring dengan sirnanya “experience-based economics”, sirna
pulalah penekanan pada sisi produksi sebagai faktor sentral penghasil
kemakmuran suatu negara. Penekanan beralih pada sisi perdagangan. Kedua
hal ini berhubungan erat. Kian abstraknya ilmu ekonomi mensyaratkan kian
banyaknya faktor-faktor kualitatif yang harus dibuang dalam
perhitungan, demi mencapai sebuah model matematis yang terukur. Dengan
demikian, dunia diasumsikan steril dari faktor-faktor “lokal”,
“kontekstual”, dan kesejarahan. Keragaman kultur, gesekan kepentingan,
friksi dan konflik dianggap tiada. Model matematis macam ini akhirnya
memang membuka jalan bagi menguatnya doktrin perdagangan bebas, di mana
dunia dianggap sama rata dan pasti akan jadi sama-sama lebih kaya bila
perdagangan dibuka seluas-luasnya. Doktrin ini, seperti pendekatan yang
melahirkannya, mengabaikan faktor-faktor macam ketimpangan yang telah
terlebih dahulu ada akibat imperialisme kolonialisme serta keragaman
sejarah tiap-tiap negara. Dengan inilah Paul Samuelson membuktikan
secara matematis bahwa perdagangan internasional yang tanpa batasan akan
menghasilkan “factor-price equalization”, artinya: harga yang
dibayarkan untuk faktor-faktor produksi akan cenderung jadi sama di
seluruh dunia. Bagi Reinert, pendekatan Samuelson inilah sumber
munculnya absurditas globalisasi yang digencarkan oleh kebijakan
Washington Consensus serta badan-badan macam IMF dan Bank Dunia sekarang
ini.
Konsep macam comparative advantages misalnya, bisa absurd
kalau hanya dilihat dalam hitung-hitungan di atas kertas. Problem
murahnya gaji buruh serta rendahnya standar hidup di Indonesia misalnya,
akan dianggap sebagai keunggulan komparatif kita dalam perdagangan
dunia —dan bukan sebagai masalah sosial yang harus dipecahkan—bila hanya
dihitung secara matematis. Ini melupakan bukti sejarah riil bahwa Ford
justru melipatgandakan upah buruhnya sejak 1914 agar industri mobilnya
bisa meraksasa (hlm. 103).
Sebagai ekonom yang banyak memberi masukan pada pemerintah
negara-negara berkembang, Reinert mengalami langsung absurdnya situasi
kontemporer ini. Pada Maret 2000, Reinert menghadiri konferensi ekonomi
yang diselenggarakan parlemen Mongolia tentang arah perekonomian negeri
itu. Keadaan sedang suram. Sejak terintegrasi ke perekonomian global,
pelbagai macam perindustrian lokal negeri itu justru lenyap. Produksi
roti turun 71% dan produksi buku serta majalah turun 79%, upah riil
terpangkas separuh dan suku bunga meroket menjadi 35%. Sebanyak 2-3 juta
hewan ternak mati atau sekarat akibat kurangnya rumput. Media massa
melihatnya sebagai fenomena global warming, namun Reinert melihatnya sebagai fenomena integrasi paksa global economy: diminishing returns to scale on land resources. Mongolia
ditarik paksa ke dalam perekonomian global dengan harapan bisa
menemukan tempatnya sesuai “keunggulan komparatif”-nya, dan hasilnya
justru primitivisasi: negeri itu terdorong balik dari zaman industri
menuju zaman pastoral.
Di tengah konferensi tersebut, perwakilan Bank Dunia menyajikan tiga
skenario mujizat: Mongolia bisa tumbuh 3, 5, atau 7% setahun, tanpa
menjelaskan bagaimana kemerosotan perekonomian ini bisa distop terlebih
dahulu. Begitu juga dengan perwakilan USAID yang mengeluhkan kurangnya
kultur kewirausahaan dalam masyarakat Mongol, tanpa menjelaskan
bagaimana bisa wirausahawan bekerja dengan suku bunga setinggi 35%?
(yang kita tahu tentunya dipatok demi menyelamatkan sektor finansial
dengan mengorbankan sektor riil).
Situasi jadi semakin absurd saat Jeffrey Sachs, ekonom yang juga
harus memikul tanggung jawab atas apa yang terjadi pada rakyat Mongolia,
menulis dalam The Economist bahwa Mongolia harusnya berspesialisasi menghasilkan software komputer. Bagi Reinert, “usulan brilian” Sachs inilah bukti telak bahwa ekonomi telah terpisah jauh dari realitas: “Only
in that strange world of economic textbooks can nomadic yak-herders
without telephones and electricity suddenly compete with and supply
Silicon Valley.” (hlm. 177). Sachs mengabaikan sama sekali kenyataan bahwa hanya 4% warga Mongol di luar ibukota yang punya sambungan listrik.
Kecaman Reinert atas ekonom-ekonom macam Sachs tak berhenti sampai
situ. Bagi Reinert, tidak mengherankan bila kini Sachs menjadi pengusung
aktif program-program PBB macam Millenium Development Goals (MDGs).
MDGs hanyalah “penawar sakit” atau palliative economics belaka.
Ia tidak menyembuhkan penyebab sakitnya itu sendiri (kurangnya industri
lokal yang kuat di negara-negara berkembang), namun cuma meringankan
dampak perdagangan bebas global (berupa bantuan keuangan bagi
negara-negara miskin). Keterlibatan aktif ekonom-ekonom macam Sachs
dalam MDGs dengan demikian bisa kita baca sebagai dua hal:
- ini adalah bukti bahwa doktrin perdagangan bebas yang mereka gencarkan dulu telah gagal membawa kemakmuran, dan malah sebaliknya semakin memiskinkan, dan kini mereka sibuk mencari penangkal dampak negatifnya; namun demikian
- mereka ingin terus mempertahankan sistem dunia macam ini dengan tetap tidak membolehkan negara-negara berkembang membangun industri lokalnya yang kuat, tapi berharap agar negara-negara itu survive lewat bantuan asing. Alih-alih mengembangkan pembangunan agar Afrika bisa mengenyahkan malaria (sebagaimana yang dilakukan Swiss dulu), Afrika kini malah digelontor bantuan kelambu nyamuk oleh negara-negara Barat.
Semua yang terjadi pada masa sekarang bagi Reinert bisa dicari
padanannya dalam sejarah ekonomi yang telah digelapkan oleh ilmu
ekonomi mainstream. Kita bisa mempelajari argumen-argumen kaum
anti-Physiocrat abad ke-18 macam Voltaire (Perancis) dan Abbe Galiani
(Italia) untuk menentang ekonom yang berpendapat bahwa pasar secara
otomatis akan menghasilkan harmoni kehidupan. Gerakan Right to Food yang
berkembang sekarang juga memiliki kesamaan dengan argumentasi Simon
Linguet tahun 1774. Dan secara khusus, literatur kolonialisme dengan
jelas menunjukkan apa yang terjadi dengan globalisasi kontemporer
sekarang, bahwa negara-negara kolonialis sengaja membuat koloni-koloni
mereka sebagai pengekspor bahan mentah belaka dengan mencegah
terbentuknya industri nasional yang kuat. Lihat tulisan Joshua Gee tahun
1792 berikut: “That all Negroes shall be prohibited from weaving
either Linnen or Woollen, or spinning or combing of Wooll, or working at
any Manufacture of Iron: that they also be prohibited from
manufacturing of Hats, Stockings, or Leather of any kind…” Ekonom
Jerman Johann Heinrich Gottlob von Justi telah lama meramalkan bahwa
negara-negara koloni itu suatu hari nanti akan sadar bahwa mereka telah
ditipu, dan akan memberontak untuk membentuk industri nasional mereka
sendiri. Ramalannya terbukti saat Amerika Serikat memerdekakan diri dari
Inggris.
Buku Reinert ini —peraih Myrdal Prize 2008—memang bisa dibilang jauh
berbeda dari kebanyakan buku-buku “anti-globalisasi” yang ada sekarang.
Kita bisa membacanya dalam tiga tataran:
- kritik kebijakan
- sejarah ekonomi alternatif
- upaya peruntuhan mitos bahwa ilmu ekonomi adalah hard science
Bahkan bagi penyuka buku langka dan antik, kisah perburuan Reinert
atas literatur-literatur ekonomi lawas bisa menjadi bacaan tersendiri
yang mengasyikkan. Entah disengaja atau tidak, Reinert mendapati bahwa
sirnanya “experience-based economics” dari ilmu ekonomi yang
diajarkan di perkuliahan antara lain disebabkan oleh menghilangnya
literatur-literatur tentang itu dari perpustakaan-perpustakaan kampus
maupun umum. Pada 1984 Baker Library di Harvard membuang seluruh koleksi
Friedrich List mereka (ekonom Jerman yang menterorikan pertama kali
soal pertumbuhan tidak merata), dan Reinert mendapatkannya dari pedagang
buku di Boston. New York Public Library pada pertengahan 1970an
memutuskan untuk memikrofilmkan seluruh koleksi pamflet mereka dan
membuang aslinya. Untungnya bahan-bahan tersebut (170 ribu pamflet)
selamat di tangan seorang kolektor, dan dari pedagang buku di London,
Reinert dan istrinya yang seorang pustakawati memboyong pulang sekitar
2.300 pamflet, semuanya mendokumentasikan perdebatan-perdebatan
kebijakan ekonomi di Senat dan Kongres AS awal 1800an, yang bisa
mengisahkan apa sesungguhnya langkah-langkah yang diambil AS dari negara
koloni miskin menjadi negara kaya, yang tak pernah tercantum di
buku-buku ajar ekonomi.
Upaya Reinert untuk berkaca pada sejarah ini menjadi kian terasa
urgensinya bagi kita sendiri di Indonesia yang kebijakan-kebijakan
ekonomi-politiknya makin lama makin terasa ahistoris. Seperti Reinert,
kita perlu membuka-buka kembali perdebatan-perdebatan awal abad ke-20
untuk mengembalikan arah kebijakan ekonomi-politik kita, setidaknya pada
tataran pemikiran dan teoretis untuk awalnya. Bagaimana Semaoen,
misalnya, memikirkan tentang tenaga kerja dan perburuhan? Bagaimana Iwa
Koesoema Soemantri mengulas tentang persoalan agraria? Bagaimana
Marhaenisme dirumuskan oleh Soekarno dalam kaitannya dengan
hubungan-hubungan modal dan alat-alat produksi? Bagaimana konsepsi
koperasi Moh. Hatta? Bagaimana ekonomi gerilya Tan Malaka? Para founding fathers kita
hendak membebaskan Indonesia bukan hanya dari penjajahan fisik,
melainkan juga ekonomi. Karenanya, pemikiran-pemikiran mereka sangat
perlu ditilik dan dipelajari kembali dalam konteks kemandirian ekonomi
Indonesia di tengah globalisasi sekarang ini.
—————-
1. Sebagai catatan, dalam pohon
ekonomi The Other Canon, perbedaan sistem perekonomian “kiri” dan
“kanan” memang tidak digolongkan dalam pengertian yang kita pahami
secara konvensional selama ini. Abraham Lincoln bisa dibilang kanan dan
Marx kiri, namun keduanya berdiri di kubu yang sama dalam pendapatnya
bahwa produksi dan industrilah yang bisa menghasilkan kemakmuran. Bukan
kebetulan bahwa Marx menjadi kolumnis tetap New York Daily Tribune, organ Partai Republiknya Lincoln.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar